Cetak Lulusan SMK Siap Kerja Melalui Kegiatan Workshop Kebekerjaan

Selain menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat nasional 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI juga akan menggelar Workshop Kebekerjaan pada tanggal 9 Mei 2018.

Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan mengenalkan anak-anak muda Indonesia yang tengah berproses dan diharapkan mampu bersaing menghadapi era ekonomi digital. Generasi muda millenial ini juga nantinya akan diperkenalkan kepada pasar digital oleh kepala dan guru SMK dalam rangka menjalankan Revolusi Industri 4.0.

Kegiatan ini diharapkan pula dapat memberikan peluang kepada siswa SMK untuk memasarkan produknya sebagai potensi lokal melalui pasar digital, serta memberikan peluang kerja sama antara SMK dengan pasar digital.

Di samping kegiatan Workshop Kebekerjaan yang berlangsung di sela LKS-SMK, juga ada kegiatan Job Matching yang dihelat pada 7-10 Mei. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri yang memerlukan tenaga kerja tingkat menengah.

Selain itu juga memberi peluang saling berinteraksi antara tamatan SMK untuk menawarkan kompetensi yang dimiliki kepada dunia usaha dan dunia industri yang memerlukan tenaga kerja, meningkatkan wawasan tamatan SMK tentang peluang kerja di dunia usaha dan dunia industri, serta meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja.

Dalam pelaksanaan LKS-SMK tingkat nasional ke-26 Tahun 2018 juga disediakan pojok literasi yang menjadi wahana sosialisasi gerakan literasi sekolah. Pada pojok literasi itu disediakan informasi tentang gerakan literasi sekolah sekaligus tempat memamerkan karya siswa dari SMK yang telah mengimplementasikan gerakan literasi sekolah di SMK, di antaranya pembuatan pojok baca, culinary literacy, buku karya siswa SMK maupun yang lainnya.

Menko PMK: Lulusan SMK Harus Berkualitas dan Siap Kerja

Saat ini pembangunan nasional masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemajuan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan keterampilan sumber daya manusia Indonesia adalah melalui program peningkatan kualitas pendidikan kejuruan atau revilitasi vokasional.

Demikian yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, pada saat melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 2 Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (14/8/2017).

Puan mengatakan sebagai suatu jenis pendidikan yang bertujuan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berusaha, kurikulum dan proses pembelajaran pendidikan kejuruan haruslah memberikan porsi yang lebih besar kepada praktek keterampilan, serta memiliki daya adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi yang cepat.

“Ke depan, SMK harus diprioritaskan dan fokuskan terhadap jurusan yang benar benar dibutuhkan,” tegas Menko PMK.

Dalam hal ini, peran guru juga dinilai penting dalam mencetak lulusan SMK yang berkualitas.

“Sekolah-sekolah SMK harus mempertajam fungsi dan perannya dalam mempersiapkan siswa-siswinya agar dapat memiliki keterampilan tertentu yang dapat langsung bermanfaat untuk memasuki dunia kerja,” tambah Puan..

Menko PMK juga menghimbau kepada para guru di SMK N 2 agar turut memantau bantuan uang KIP yang diberikan pemerintah.

Lokasi terakhir yang ditinjau oleh Menko PMK adalah pusat air minum RO dari tenaga solar sel yang dibagi menjadi air minum dan dapat langsung dikonsumsi ataupun sebagai air wudhu yang kemudian disalurkan di sekolah ini.

Tantangan Guru di Era Revolusi Industri 4.0

Era revolusi industri 4.0 menitikberatkan pada pergeseran dunia ke arah digital. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan.

Namun, tantangan selanjutnya ada pada kemampuan sumber daya manusia untuk menjadi pemain utama atau menjadi pemain figuran, menjadi produsen atau lagi-lagi menjadi konsumen, menjadi pelaku atau hanya sebagai penonton saja.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2017 menunjukkan bahwa satu dari empat penduduk 15 tahun ke atas telah tamat sekolah menengah atau sederajat. Kemudian, sekitar delapan persen yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Hal tersebut dipengaruhi oleh status ekonomi rumah tangga, di mana semakin tinggi status ekonomi rumah tangga maka semakin tinggi APK (Angka Partisipasi Kasar) yang dihasilkan dan pola tersebut semakin terlihat jelas seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Business Development Head PT BFI Finance Indonesia Tbk, Yefta Bramiana menuturkan, masalah kesiapan yang berkaitan dengan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap dunia pendidikan masih rendah.

Hal ini sejalan dengan riset internal BFI Education bahwa dari 90 responden di Jakarta dan Bandung, di mana sebesar 66 persen menjawab bahwa kendala utama adalah masalah dana.

Sumber: viva